SURABAYA – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Surabaya kembali menuai sorotan. Kali ini, bukan semata soal penertiban jam operasional Pasar Buah Tanjungsari, melainkan dugaan cara aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya dalam menekan pengelola pasar agar menandatangani surat pernyataan.
H. Mochamad Ali, pengelola Pasar Buah Tanjungsari Nomor 47 dan 77, mengaku mendapat tekanan hingga ancaman penyegelan apabila tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang disiapkan Satpol PP.
Ali secara khusus menyebut Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Surabaya berinisial RZL sebagai pihak yang diduga melakukan tekanan tersebut.
Menurut Ali, surat pernyataan sudah disiapkan oleh pihak Satpol PP. Dirinya kemudian diminta mengisi identitas dan segera menandatangani dokumen tanpa diberikan kesempatan memadai untuk mempelajari seluruh isinya maupun mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
“Kalau tidak mau tanda tangan, pasar bisa disegel atau tidak boleh beroperasi,” ungkap Ali, Rabu (4/11/2026).
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat dalam menegakkan Perda. Sebab, penegakan aturan semestinya tidak berubah menjadi tekanan terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang sedang diminta memenuhi kewajiban administratif.
Ali mengaku akhirnya menandatangani surat pernyataan untuk Pasar Buah Tanjungsari Nomor 47 dalam kondisi tertekan. Namun, ia menolak menandatangani dokumen serupa untuk Pasar Buah Tanjungsari Nomor 77.
Penolakan itu berkaitan dengan adanya gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia meminta Satpol PP tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung.
“Saya minta proses hukum yang sedang berjalan dihormati. Jangan sampai ada tindakan yang mendahului atau mengabaikan proses tersebut,” tegasnya.
Ali menilai, apabila pemerintah ingin menegakkan aturan, seharusnya pendekatan persuasif dan dialog menjadi langkah utama. Bukan justru menghadirkan ancaman penyegelan yang membuat pengelola merasa tidak memiliki pilihan selain menandatangani dokumen.
“Kalau memang ada aturan yang harus dipatuhi, silakan disampaikan dengan baik. Jangan menggunakan ancaman penyegelan untuk memaksa kami menandatangani surat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah dokumen yang pada bagian akhirnya menyatakan dibuat tanpa paksaan justru ditandatangani dalam situasi yang menurut pengakuannya disertai ancaman.
Atas kejadian tersebut, Ali menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang kepada pihak berwenang.
Surat Memuat Ancaman Sanksi Penutupan Usaha
Berdasarkan dokumen tertanggal 21 Oktober 2026 yang ditunjukkan Ali, surat pernyataan tersebut memuat komitmen pengelola untuk mematuhi ketentuan jam operasional pasar rakyat Tipe C, D, dan E sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023.
Dalam dokumen itu, pengelola menyatakan sanggup menjalankan operasional pasar mulai pukul 04.00 WIB hingga paling lambat pukul 13.00 WIB, di luar kegiatan persiapan dan pembersihan.
Pengelola juga diwajibkan memasang papan nama usaha yang mencantumkan jam operasional serta tanda bertuliskan “pasar tutup” pada akses masuk dan/atau keluar ketika pasar belum beroperasi maupun setelah jam operasional berakhir.
Namun, terdapat klausul yang patut menjadi perhatian. Pengelola menyatakan bersedia menerima sanksi dari Pemerintah Kota Surabaya berupa penutupan kegiatan usaha pasar apabila melanggar ketentuan jam operasional atau pernyataan yang telah dibuat.
Pada bagian akhir, surat tersebut mencantumkan pernyataan bahwa dokumen dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.
Di sinilah persoalan menjadi krusial. Jika benar terdapat ancaman penyegelan sebagaimana pengakuan Ali, maka patut dipertanyakan apakah proses penandatanganan tersebut benar-benar berlangsung secara sukarela.
Penegakan Perda tidak boleh sekadar mengejar kepatuhan di atas kertas. Aparat juga harus memastikan prosedur dijalankan secara profesional, transparan, proporsional, dan menghormati hak pihak yang dikenai kebijakan.
Jangan sampai kewenangan penegakan aturan justru dipersepsikan sebagai alat tekanan. Sebab, wibawa aparat tidak dibangun melalui ancaman, melainkan melalui kepastian hukum dan ketegasan yang tetap menjunjung prosedur.
“Sebagai aparat penegak Perda, seharusnya mengedepankan pengayoman dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kami bukan menolak aturan, tetapi meminta prosesnya dilakukan dengan benar,” pungkas Ali.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi dari Kabid Gakda Satpol PP Surabaya berinisial RZL maupun pihak Satpol PP Surabaya terkait dugaan intimidasi dan ancaman penyegelan tersebut.
Penjelasan pihak Satpol PP menjadi penting untuk menguji pengakuan pengelola sekaligus memastikan apakah prosedur permintaan penandatanganan surat pernyataan telah sesuai ketentuan.
