SOROTJATIM.COM – Pengembangan infrastruktur kota sering kali menjadi sorotan karena dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, rencana perluasan Boezem Simomulyo Baru di Kota Surabaya mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas tampungan air untuk mengurangi risiko banjir, namun juga memicu pertanyaan tentang hak warga yang tinggal di area tersebut selama bertahun-tahun.
Peran DPRD dalam Menjaga Keadilan Sosial
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa proses perluasan boezem tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan warga setempat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi terkait, ia menyampaikan bahwa meskipun lahan yang digunakan merupakan aset Pemkot Surabaya, langkah penataan harus tetap memastikan hak-hak warga tetap terlindungi.
Eri menjelaskan bahwa saat ini terdapat 106 Izin Pemakaian Tanah (IPT) di lokasi tersebut. Dari jumlah itu, 32 izin telah dicabut karena penelantaran tanah, sementara 74 lainnya masih berlaku. Dari total 74 IPT, 60 masih sah dan 14 sudah tidak memiliki izin yang valid. Meski demikian, ia menekankan bahwa pemilik IPT bukanlah pengusaha besar, melainkan warga setempat yang telah tinggal di kawasan tersebut selama puluhan tahun.
Tantangan dalam Pengembangan Infrastruktur
Pemkot Surabaya mengakui bahwa hingga saat ini belum ada alternatif lahan lain yang dapat digunakan untuk pengembangan boezem. Oleh karena itu, perluasan di lokasi Simomulyo Baru menjadi opsi utama untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir. Namun, hal ini juga membawa tantangan, terutama terkait pembebasan lahan.
Eri menyebutkan bahwa proses pembebasan lahan masih memerlukan waktu. Oleh karena itu, pekerjaan perluasan kemungkinan belum dimulai pada tahun ini. Komisi C DPRD Surabaya akan melanjutkan pembahasan melalui pemaparan kajian pada pekan depan serta kunjungan lapangan setelah Lebaran.
Dampak pada Warga dan Masa Depan Banjir
Meski rencana perluasan boezem bertujuan mengatasi banjir, beberapa warga khawatir akan dampaknya terhadap pemukiman mereka. Ketua RW 04 Kelurahan Simomulyo Baru, Sumarto, mengakui bahwa rencana tersebut bisa berdampak pada sejumlah rumah warga. Namun, ia juga menyatakan bahwa pembangunan boezem sebelumnya telah memberikan hasil positif dalam mengurangi genangan air di wilayah tersebut.
Sumarto menjelaskan bahwa kondisi genangan air di bagian barat boezem telah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. “Dulu genangan bisa sampai 80 sentimeter, sekarang hampir tidak ada,” katanya. Ia berharap perluasan boezem dapat memaksimalkan manfaat yang sama di bagian timur.
Keseimbangan antara Pembangunan dan Keberlanjutan
Proyek perluasan Boezem Simomulyo Baru mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi ancaman banjir. Namun, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menjaga keadilan sosial bagi warga setempat. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat, harapan besar dapat tercapai—yaitu kota yang lebih aman dari banjir tanpa mengorbankan hak warga.***
