SOROTJATIM.COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur dan Bali turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan terkait penegakan hukum yang adil dan transparan. Aksi ini dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) Zona V, yang menolak praktik impunitas dalam sistem peradilan.
Persiapan dan Konsolidasi Lintas Kampus
Aksi ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan merupakan hasil konsolidasi lintas kampus yang merespons sejumlah peristiwa yang dinilai mencederai rasa keadilan publik. Mahasiswa menggelar aksi dengan membawa poster, orasi, dan barisan panjang dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
Koordinator aksi menyebut bahwa gerakan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat maupun kelalaian yang berujung pada korban sipil. Beberapa kasus yang disoroti antara lain penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, insiden kematian warga sipil di Kalideres yang melibatkan iring-iringan kendaraan militer, serta kasus peluru nyasar di Gresik yang melukai pelajar.
Tuntutan Mahasiswa kepada DPRD Jawa Timur
Dalam pernyataan sikapnya, BEM PTMAI Zona V Jawa Timur-Bali menyampaikan sedikitnya 25 tuntutan kepada DPRD Jawa Timur. Intinya, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh kasus secara transparan, membuka identitas pelaku, hingga memastikan proses hukum berjalan di peradilan umum, bukan hanya peradilan internal militer.
Selain itu, mereka juga mendorong pembentukan tim pencari fakta independen, investigasi oleh Komnas HAM, serta keterlibatan aktif DPRD dalam fungsi pengawasan. Mahasiswa bahkan meminta DPRD Jawa Timur membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal kasus-kasus tersebut secara sistematis.
Isu Impunitas dan Reforms Peradilan Militer
Isu impunitas menjadi sorotan serius dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah laporan lembaga HAM nasional menunjukkan masih adanya celah dalam penanganan kasus yang melibatkan aparat, terutama ketika proses hukum tidak berjalan terbuka atau berhenti di pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual.
Di sisi lain, mahasiswa juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem peradilan militer agar lebih transparan dan akuntabel. Mereka menilai, tanpa reformasi menyeluruh, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan terus tergerus.
Kepedulian Mahasiswa terhadap Keadilan Sosial
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Tidak ada bentrokan, namun tekanan moral yang dibawa massa terasa kuat. Bagi BEM PTMAI, aksi ini bukan akhir, melainkan bagian dari pengawalan berkelanjutan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Mahasiswa menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus hingga ada kepastian hukum yang adil. Mereka juga mengingatkan bahwa peran mahasiswa sebagai kekuatan moral tidak boleh berhenti di ruang akademik, tetapi harus hadir di tengah persoalan nyata masyarakat.
Pesan Utama dari Presidium Nasional BEM PTMAI
Presidium Nasional BEM PTMAI Zona V, Bagus Arif Rizki Refandi, menyampaikan pesan tegas bahwa jika keadilan menjauh dari rakyat, maka mahasiswa akan mendekatkannya kembali. Kalimat itu langsung disambut riuh massa, menjadi semacam garis bawah dari keseluruhan aksi.
Mahasiswa membawa satu pesan utama yang tegas, yakni menolak praktik impunitas dan mendesak penegakan hukum yang adil, transparan, serta berpihak kepada korban. Aksi ini menjadi sinyal bahwa generasi muda tidak tinggal diam. Mereka memilih turun ke jalan, bukan untuk sekadar bersuara, tetapi memastikan suara itu didengar.
