SOROTJATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pemenuhan dokumen seperti KTP pemilik pertama kendaraan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya penunggakan pajak yang mencapai angka jutaan unit kendaraan.
Penyebab Tunggakan Pajak yang Menumpuk
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penunggakan pajak adalah hambatan administrasi. Ia menilai, ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam pelayanan Samsat dapat membuat masyarakat enggan membayar pajak secara berkala.
“Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, pada akhirnya malas,” ujar Dedi dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa jika aturan sudah ditetapkan, maka petugas Samsat harus menjalankannya dengan konsisten. Misalnya, jika KTP pemilik pertama wajib dibawa, maka pengemudi yang tidak memiliki dokumen tersebut tidak boleh diterima.
Dampak Tunggakan Pajak pada Pemerintah Daerah
Tunggakan pajak kendaraan yang menumpuk tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban finansial bagi pemerintah provinsi. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa jika masyarakat tidak memiliki jaminan Jasa Raharja, biaya pengobatan korban kecelakaan akan kembali menjadi tanggungan pemerintah.
“Setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan. Mereka tanpa Jasa Raharja. Apa dampaknya? Balik lagi ke pemprov. Pemprov itu berapa puluh miliar, biaya mengobati orang kecelakaan tanpa jaminan Jasa Raharja,” ujarnya.
Target 5 Juta Penunggak Pajak
Dedi Mulyadi menargetkan sekitar lima juta penunggak pajak kendaraan agar segera melunasi tunggakannya. Ia menilai, jika target ini tercapai, pendapatan pemerintah akan meningkat, sehingga belanja infrastruktur dan program lainnya bisa lebih optimal.
“Ini adalah untuk pelancaran. Agar saya ingin meraih yang lima juta ini (penunggak pajak) bayar. Kalau yang lima juta bayar, pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, belanja infrastruktur menjadi baik. Kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan segera,” tambahnya.
Konsistensi dalam Penerapan Aturan
Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan. Ia menilai, praktik ganda di lapangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
“Kalau saya ingin konsisten saja. Kalau enggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain bisa lolos. Tidak boleh,” tegas Dedi.
Langkah Pemerintah untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Untuk memastikan kepuasan masyarakat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau penerapan aturan pajak kendaraan. Ia juga meminta seluruh petugas Samsat untuk menjalankan tugasnya dengan transparan dan profesional.
“Tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana, Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus,” katanya.
Dedi Mulyadi menilai, dengan konsistensi dan transparansi dalam pelayanan, masyarakat akan lebih mudah mematuhi aturan pajak. Hal ini akan berdampak positif pada pendapatan daerah serta peningkatan kualitas layanan publik.***
