SOROTJATIM.COM – Kontribusi sektor kehutanan Jawa Timur terhadap PDB nasional menempati posisi kedua setelah Riau. Meski lahan hutan tidak luas, upaya hilirisasi, digitalisasi, dan sertifikasi menjadi kunci keberhasilan.
Ketahanan Ekonomi Jatim Melalui Sektor Kehutanan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan kontribusi sektor kehutanan yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Saat ini, sektor ini menempati posisi terbesar kedua secara nasional, hanya kalah dari Provinsi Riau. Angka ini dianggap luar biasa mengingat luasan hutan di Jawa Timur tidak begitu besar dibanding wilayah lain.
Hilirisasi dan Digitalisasi sebagai Strategi Utama
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Jumadi, keberhasilan sektor kehutanan di Jawa Timur didorong oleh berbagai strategi yang telah diterapkan selama ini. Salah satu faktor utamanya adalah hilirisasi industri pengolahan kayu. Di Jawa Timur, terdapat 1.322 unit industri pengolahan kayu yang beroperasi.
“Di Jawa Timur sebenarnya kita tidak punya banyak hutan. Luas hutan kita hanya 1.361.142 hektar, tidak sampai 30% kalau mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi kita mampu mengolahnya dengan sangat baik,” ujarnya.
Pengelolaan Kayu yang Efisien
Jumadi menjelaskan bahwa pasokan bahan baku untuk industri kayu di Jawa Timur mayoritas berasal dari hasil hutan rakyat. Produksi kayu rakyat mencapai 3,5 hingga 4 juta meter kubik per tahun, sedangkan produksi dari kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani hanya sekitar 500.000 meter kubik. Selain itu, sekitar 1 juta meter kubik kayu juga masuk ke Jawa Timur dari luar daerah.
Digitalisasi untuk Memenuhi Standar Eropa
Untuk mempertahankan pertumbuhan sektor kehutanan dan memperluas pasar ekspor, khususnya ke Uni Eropa yang memiliki aturan ketat terkait asal-usul kayu, Jumadi menyatakan pihaknya sedang gencar melakukan digitalisasi tata kelola.
“Inilah ekosistem yang dibangun dari hulu dan saat ini kami mengembangkan SIPUHH, hutan rakyat untuk tata kelola tracing kayu untuk geolokasi sebagai persyaratan dari teman-teman Eropa karena Uni Eropa meminta ini,” jelasnya.
Sertifikasi Lahan sebagai Langkah Strategis
Selain digitalisasi, percepatan sertifikasi lahan juga menjadi langkah penting yang diambil oleh Pemprov Jatim. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Dinas Kehutanan Jatim telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menerapkan metode sertifikasi khusus terhadap hutan rakyat.
“Kami kerja sama dengan teman-teman di Gadjah Mada untuk bisa mensertifikasi dengan metode tertentu, untuk ruang Jawa Timur anteng di 610.000 hektar sehingga tutupan kita memenuhi syarat sekitar 41% yang dipersyaratkan 30%,” tambahnya.
Kesimpulan
Kontribusi sektor kehutanan Jawa Timur terhadap PDB nasional menunjukkan potensi ekonomi yang kuat. Dengan pendekatan yang tepat seperti hilirisasi, digitalisasi, dan sertifikasi, Jawa Timur dapat menjaga posisi dominannya dalam sektor ini. Tidak hanya itu, langkah-langkah ini juga membuka peluang ekspor yang lebih luas, terutama ke pasar Uni Eropa.***
