Reses Yordan Batara Goa di Kalirungkut, Warga Keluhkan BPJS Ditolak hingga Bantuan Pendidikan

SURABAYA – Persoalan pelayanan BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan, hingga kebutuhan infrastruktur kampung menjadi sederet aspirasi yang disampaikan warga RW 12, Kelurahan Kalirungkut, Surabaya. Keluhan tersebut mencuat saat Anggota DPRD Jawa Timur Komisi A, Yordan M. Batara Goa, menggelar kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan Tahun Sidang 2026, Minggu (15/11/2026) malam.

Dalam pertemuan tersebut, warga tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan lingkungan, tetapi juga menyoroti persoalan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil.

Salah satu keluhan serius disampaikan Suep terkait pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan. Ia menceritakan adanya pasien yang sebelumnya menjalani perawatan dan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, ketika kembali ke rumah sakit yang sama, pasien justru ditolak dengan alasan anggaran atau overbudget.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kepastian pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.

Suep meminta pendampingan sekaligus pengawalan dari wakil rakyat agar persoalan jaminan kesehatan tidak merugikan masyarakat. Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diundangkan dan berharap Yordan ikut mengawal pelaksanaan jaminan kesehatan tersebut.

Persoalan pendidikan turut menjadi perhatian. Sri mengungkapkan masih banyak anak dari keluarga ekonomi lemah di wilayahnya yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP).

Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme mengakses bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh perhatian dan tidak terlewatkan dari program bantuan.

Sementara itu, Agus, warga RW 12, mengeluhkan pengajuan pembangunan got atau saluran drainase yang sudah disampaikan selama lima tahun, tetapi belum juga terealisasi. Ia juga mengusulkan pengadaan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan kampung.

Aspirasi lainnya datang dari perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSH). Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan seragam bagi para KSH. Selain itu, para kader juga menginginkan kegiatan penyegaran atau refreshing sebagai bentuk perhatian terhadap aktivitas sosial yang selama ini mereka jalankan.

Dari kalangan PKK, warga mengeluhkan semakin mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Mereka mempertanyakan mengapa operasi pasar yang sebelumnya pernah dilaksanakan pemerintah kini tidak lagi dirasakan keberadaannya.

Warga berharap program tersebut kembali digelar untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.

Ketua RW 12 juga menyampaikan sejumlah kebutuhan fasilitas lingkungan. Di antaranya permohonan bantuan kursi lipat untuk menunjang kegiatan di balai RW serta perbaikan pavingisasi di wilayah RT 2 yang kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan.

Tak hanya kebutuhan lingkungan, persoalan fasilitas tempat ibadah juga disampaikan perwakilan Masjid Baitul Muslihin. Mereka meminta penjelasan mengenai mekanisme pengajuan bantuan sarana dan prasarana masjid agar dapat memperoleh dukungan pemerintah.

Berbagai aspirasi tersebut menjadi gambaran persoalan yang masih dihadapi masyarakat di tingkat kampung. Mulai dari kepastian memperoleh pelayanan kesehatan, pemerataan bantuan pendidikan, infrastruktur lingkungan, kesejahteraan kader sosial, stabilitas harga kebutuhan pokok hingga fasilitas keagamaan.

Sebagai Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M. Batara Goa menampung berbagai masukan tersebut dalam agenda reses untuk menjadi bahan perjuangan dan pengawalan melalui jalur legislatif.

Masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses. Terutama persoalan pelayanan BPJS, bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta pembangunan lingkungan yang sudah bertahun-tahun dinantikan warga.

Reses diharapkan menjadi jembatan agar keluhan masyarakat dapat diteruskan kepada instansi berwenang dan memperoleh penyelesaian yang konkret.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *