SURABAYA ( SorotJatim) – Persoalan banjir dan rob di Surabaya dinilai membutuhkan sistem pengendalian yang saling terhubung, bukan sekadar menambah jumlah bozem. DPRD Surabaya mendorong agar titik-titik outlet menuju laut dilengkapi infrastruktur pengendali air secara terpadu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan saat ini terdapat 109 bozem eksisting yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Surabaya. Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah, khususnya di kawasan yang memiliki potensi banjir cukup tinggi.
“Kalau sesuai raperda pasti akan ditambahkan,” kata Aning.Jumat 21 Agustus 2026
Ia menilai keberadaan bozem selama ini telah membantu menampung limpasan air ketika hujan turun. Namun, belum seluruh outlet yang mengarah ke laut memiliki sistem pengendalian air yang lengkap.
“Alhamdulillah bozem sangat membantu untuk menampung air. Namun, belum semua outlet ke laut ada bozemnya,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. DPRD Surabaya mendorong agar pengendalian air dilakukan dari hulu hingga outlet secara terintegrasi.
Aning mengatakan, titik-titik outlet menuju laut perlu disiapkan dengan kombinasi bozem, pintu air, dan pompa. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk mengantisipasi banjir sekaligus rob.
“Dalam raperda kita mewajibkan untuk antisipasi rob harus ada bozem, pintu air dan pompa di titik-titik outlet ke laut sehingga efektif mengatasi rob sekaligus banjir akibat rob,” jelasnya.
Menurut Aning, sistem tersebut akan membuat air dari kawasan perkotaan dapat ditampung dan dikendalikan sebelum dialirkan ke laut. Terlebih, kondisi pasang air laut dapat menghambat aliran air dari daratan dan meningkatkan risiko genangan.
Karena itu, penguatan infrastruktur pengendalian air dinilai penting agar sistem drainase Surabaya tetap memiliki kemampuan menghadapi hujan deras yang terjadi bersamaan dengan pasang laut.
Selain bozem dan infrastruktur pengendali air, persoalan tanggul di kawasan pesisir juga menjadi perhatian. Aning menyebut pembangunan dan penanganan tanggul saat ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Karena tanggul sekarang kewenangan provinsi,” pungkasnya.(Sila)
