SOROTJATIM.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Livin’ by Mandiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan aman dalam belanja pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI.
Kegiatan FGD ini melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bank Mandiri, Bank BPD Jawa Timur, serta Lokapasar Mitra LKPP RI Mbizmarket sebagai mitra strategis dalam mendukung implementasi KKPD di lingkungan pemerintah daerah.
Direktur Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, S.STP, M.Si, menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam implementasi KKPD di daerah. Ia menyatakan bahwa sinergi yang kuat di Provinsi Jawa Timur menjadi kunci sukses dalam penerapan KKPD.
“Implementasi KKPD membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, serta ekosistem pengadaan digital. Melalui model kerja sama dan co-branding antarbank, serta dukungan lokapasar mitra LKPP seperti Mbizmarket, proses belanja pemerintah daerah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Simon.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Raden Vickar, S.STP., menegaskan bahwa penerapan KKPD merupakan langkah strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para mitra, termasuk Bank Mandiri, Bank Jatim, dan Mbizmarket, atas dukungan penuh dalam implementasi penggunaan KKPD melalui Bank Mandiri dan Virtual Account Bank Jatim.
“Sinergi ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Dari sisi perbankan, Credit Card Head Bank Mandiri, Dewi Rusmy Mustari, menyampaikan bahwa Livin’ by Mandiri memberikan kemudahan nyata dalam proses pembayaran pengadaan pemerintah daerah.
“Melalui Livin’ by Mandiri, proses pembayaran pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai sumber dana, pembayaran dapat dilakukan tidak hanya melalui QRIS, tetapi juga melalui Livin’ by Mandiri dengan sumber dana KKI untuk pembayaran Virtual Account dan kanal digital lainnya, sehingga transaksi dapat diselesaikan secara non-tunai dan end-to-end,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ryn M.R. Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyatakan bahwa integrasi pengadaan dan pembayaran digital menjadi kunci dalam mendorong efektivitas dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.
Melalui pembayaran menggunakan Livin’ by Mandiri dengan sumber dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI), belanja e-purchasing dapat diakomodasi hingga maksimum Rp200 juta per transaksi. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui Virtual Account berstandar BI SNAP yang didukung oleh Bank BPD Jawa Timur.
“Dengan skema tersebut, penyedia khususnya UMKM di Jawa Timur dapat menerima pembayaran dari pembeli dalam waktu yang relatif cepat, yakni dalam 1×24 jam. Kami mendorong agar belanja pemerintah dilakukan secara online dan pembayarannya juga secara online, karena seluruh proses terekam secara digital dan sangat memudahkan dalam mengakomodasi kebutuhan audit maupun pemeriksaan,” tambahnya.
Manfaat dan Tantangan dalam Implementasi KKPD
Implementasi KKPD memiliki berbagai manfaat yang signifikan, termasuk peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, tantangan juga tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha.
Selain itu, adanya kebutuhan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman tentang penggunaan teknologi digital di kalangan pegawai pemerintah dan pelaku usaha lokal. Untuk itu, pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar semua pihak dapat memahami dan memanfaatkan sistem KKPD secara optimal.
Tidak hanya itu, pengembangan infrastruktur digital juga menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Ketersediaan jaringan internet yang stabil, sistem pembayaran yang andal, serta keamanan data adalah faktor-faktor yang perlu diperkuat agar penggunaan KKPD dapat berjalan lancar dan aman.
Masa Depan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur akan terus mengalami transformasi. KKPD menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat proses digitalisasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan penggunaan KKPD dapat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat luas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik dan lebih modern.
