SURABAYA (SorotJatim) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya terus mendorong transformasi digital dalam pengawasan pemilu. Pola pengawasan yang sebelumnya banyak mengandalkan cara manual diarahkan menuju ekosistem pengawasan yang lebih cerdas, terintegrasi dan berbasis data.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDMO) Bawaslu Kota Surabaya, Teguh Suasono Widodo, mengatakan transformasi digital menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas jajaran pengawas menghadapi dinamika pemilu yang semakin kompleks.
Langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026. Dalam program tersebut, Bawaslu Kota Surabaya masuk dalam kluster Transformasi Digital Pemilu dengan subtema “Transformasi Digital Pengawasan Pemilu: Dari Pengawasan Manual Menuju Ekosistem Pengawasan Cerdas Berbasis Data.”
Menurut Teguh, transformasi digital tidak sekadar memindahkan proses administrasi dari bentuk manual ke sistem digital. Lebih dari itu, teknologi harus mampu membantu jajaran pengawas membaca potensi kerawanan, melakukan pencegahan lebih dini, mengelola informasi masyarakat hingga mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data.
Pengawasan berbasis data dinilai dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan potensi kerawanan di setiap wilayah. Data yang dikumpulkan kemudian dapat diolah dan dianalisis untuk menentukan langkah pengawasan yang lebih tepat.
Konsep tersebut sejalan dengan penguatan Early Warning System (EWS) yang menjadi salah satu perhatian Bawaslu Kota Surabaya. Pada masa non-tahapan pemilu, sistem peringatan dini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi pelanggaran.
Penguatan pengawasan berbasis data juga menjadi bagian dari arah transformasi Bawaslu secara nasional. Teknologi didorong untuk mengubah cara kerja pengawasan, mulai dari memahami risiko, melakukan pencegahan, menerima informasi masyarakat, menangani dugaan pelanggaran, mengelola data hingga mendukung pengambilan keputusan.
Dengan pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan tidak lagi hanya bersifat reaktif setelah pelanggaran terjadi. Sebaliknya, jajaran pengawas dituntut mampu membaca pola dan potensi risiko sejak awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.
Namun, pemanfaatan teknologi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengawas pemilu dituntut tidak hanya memahami regulasi dan teknis pengawasan, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi serta membaca dan menganalisis data.
Bagi Bawaslu Surabaya, keamanan informasi juga menjadi bagian penting dalam proses transformasi digital. Data hasil pengawasan merupakan aset kelembagaan yang harus dilindungi karena menjadi dasar evaluasi, pengambilan kebijakan serta pengembangan inovasi pengawasan.
Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar penggunaan aplikasi, melainkan perubahan budaya kerja pengawasan. Data dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat menjadi dasar pencegahan dan penentuan strategi pengawasan.
Melalui transformasi tersebut, Bawaslu Kota Surabaya diarahkan menuju model pengawasan yang lebih cepat, presisi, adaptif dan prediktif, dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
