SURABAYA (SorotJatim) – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) harus menjadi momentum yang benar-benar terasa manfaatnya bagi warga Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi kesempatan untuk memastikan pelayanan publik semakin mudah, transparan dan cepat.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, menilai dua layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni perparkiran dan pelayanan air bersih PDAM Surya Sembada, perlu terus dibenahi.
“Harpelnas harus menjadi momen yang terasa banget pelayanan terbaiknya untuk warga Surabaya. Sistem boleh modern, tapi ujungnya harus membuat hajat hidup warga lebih gampang, bukan malah ribet,” ujar Enny.jumat (4/9)
Untuk sektor parkir, Enny mendorong adanya standar tarif yang berlaku satu pintu. Menurutnya, masyarakat harus bisa mengetahui secara pasti berapa tarif resmi yang harus dibayarkan di setiap titik parkir.
Ia mengusulkan agar setiap titik parkir dilengkapi informasi tarif resmi dan QR code. Ketika QR code tersebut dipindai, masyarakat bisa langsung melihat tarif parkir yang berlaku di lokasi tersebut.
“Jadi warga tidak perlu bertanya-tanya, tarifnya berapa. Tinggal scan QR code, langsung muncul tarif resminya. Ini sederhana, tetapi dampaknya besar untuk transparansi dan menghindari perbedaan tarif di lapangan,” katanya.
Enny menilai sistem tersebut juga dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Sementara untuk PDAM Surya Sembada, Enny mendorong adanya sistem informasi gangguan yang lebih proaktif. Menurutnya, pelanggan tidak seharusnya selalu menjadi pihak yang pertama kali melapor ketika terjadi gangguan distribusi air.
“Kalau ada pipa pecah, air mati atau gangguan distribusi, pelanggan yang terdampak seharusnya langsung mendapatkan informasi. Jangan menunggu warga ramai-ramai mengadu baru kemudian ditangani,” tegasnya Politisi PKS Surabaya.
Ia mengusulkan PDAM mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp atau SMS kepada pelanggan yang terdampak. Informasi tersebut setidaknya memuat jenis gangguan, wilayah yang terdampak dan estimasi waktu perbaikan.
“Kalau warga sudah tahu ada gangguan dan tahu estimasi perbaikannya kapan, mereka bisa mengantisipasi. Ini yang namanya pelayanan. Jangan pelanggan dibiarkan bertanya-tanya airnya mati sampai kapan,” ujarnya.
Menurut Enny, modernisasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada penggunaan teknologi. Teknologi harus benar-benar digunakan untuk memangkas kerumitan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Intinya, sistem boleh modern, digitalisasi boleh semakin maju, tetapi ujungnya harus membuat hajat hidup warga lebih gampang. Jangan sampai teknologi yang seharusnya mempermudah justru membuat warga semakin ribet,” pungkasnya.
