SOROTJATIM.COM – Pertamina, salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, telah menyangkal adanya dokumen yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa harga BBM nonsubsidi akan mengalami kenaikan signifikan pada 1 April 2026. Dokumen tersebut memperkirakan kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter. Namun, pihak Pertamina menegaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM tersebut.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga BBM pada 1 April 2026. Ia juga meminta masyarakat untuk mencari informasi harga BBM melalui saluran resmi Pertamina agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Mekanisme Pengaturan Harga BBM Nonsubsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa mekanisme harga BBM nonsubsidi sudah diatur dalam regulasi dan mengikuti pergerakan harga energi di pasar global. Dalam Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022, terdapat dua formulasi tentang harga BBM, yaitu harga BBM industri dan nonindustri. Untuk BBM industri, harga tidak perlu diumumkan secara resmi karena diatur berdasarkan harga pasar.
Bahlil juga menekankan bahwa BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98 digunakan oleh kelompok masyarakat mampu dan sektor usaha, sehingga perubahan harganya tidak menjadi beban negara. “Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampu. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali,” ujarnya.
Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi dan Pasokan Minyak Dunia
Dokumen yang dibantah oleh Pertamina menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi terjadi akibat lonjakan harga minyak dunia akibat situasi perang yang menyebabkan gangguan pasokan di Selat Hormuz. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar global sangat berpengaruh terhadap harga BBM di Indonesia.
Namun, Bahlil memastikan bahwa keputusan mengenai BBM subsidi tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat. “Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bahlil, kebijakan harga BBM nonsubsidi harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “BBM nonsubsidi adalah bagian dari sistem pasar yang harus diatur sesuai dengan dinamika pasar global,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan harga BBM harus tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi global. “Kita tidak bisa mengabaikan pergerakan harga minyak internasional, karena hal ini langsung memengaruhi biaya produksi dan distribusi BBM di dalam negeri,” tambahnya.
Rekomendasi untuk Masyarakat
Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap informasi mengenai harga BBM yang beredar di media sosial. Jika ada informasi yang mencurigakan, sebaiknya dicari sumber yang jelas dan resmi. Pertamina juga menyarankan agar masyarakat mengakses informasi harga BBM melalui situs resmi atau aplikasi mobile mereka.
Selain itu, masyarakat disarankan untuk tetap memantau perkembangan harga BBM melalui berbagai saluran informasi yang tersedia. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan harga BBM yang mungkin terjadi di masa depan.
