SOROTJATIM.COM – Pendiri perusahaan fintech Koinworks, Benedicto Haryono, ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana kredit yang melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Peristiwa ini menunjukkan adanya tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dalam pengelolaan pembiayaan melalui platform digital.
Pelaku Utama dalam Kasus Ini
Dalam penyidikan yang dilakukan, tiga orang tersangka telah ditetapkan. Mereka adalah:
- Sdr. BAA (Direktur Operasional PT LAT pada 2021 hingga sekarang)
- Sdr. BH (Direktur Utama PT LAT dari 2015 hingga 2022 dan Komisaris PT LAT sejak 2022)
- Sdr. JB (Direktur Utama PT LAT sejak 2024)
Semua tersangka merupakan pengurus PT LAT, yang merupakan pemilik fintech Koinworks. Mereka diduga bekerja sama dalam mengajukan dan menyalurkan dana kredit yang melanggar aturan hukum.
Modus Tindak Pidana yang Dilakukan
Penyaluran dana kredit dilakukan dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak menutup asuransi. Aksi ini menyebabkan adanya pencairan dana sebesar Rp 600 miliar yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengelabui sistem keuangan yang ada.
Proses Penahanan dan Penyidikan
Kejaksaan melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama dua puluh hari ke depan. Mereka ditahan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba. Penahanan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Selain itu, para penyidik juga melakukan penyitaan dan pengumpulan bukti-bukti terkait kasus ini. Termasuk dalam penyelidikan adalah keterlibatan karyawan bank dan nasabah dalam manipulasi pengajuan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan pihak internal perusahaan fintech, tetapi juga pihak eksternal yang turut serta dalam tindakan tidak sah tersebut.
Tindakan Hukum yang Diterapkan
Perbuatan para tersangka diduga melanggar beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK. Pasal-pasal yang disebutkan antara lain Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 ayat (1), serta Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2002.
Langkah Pengembangan Penyidikan
Para tersangka serta ahli dan saksi telah diperiksa dalam rangka pengembangan penyidikan. Tujuan utamanya adalah untuk melacak dan menyita aset yang digunakan dalam tindakan korupsi ini. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindakan tidak sah tersebut.
Reaksi Publik dan Industri Fintech
Kasus ini menimbulkan reaksi dari publik dan kalangan industri fintech. Sejumlah pihak khawatir dengan potensi dampak negatif yang bisa terjadi jika kasus ini tidak segera diselesaikan. Selain itu, kasus ini juga menjadi peringatan bagi pelaku usaha fintech untuk lebih memperhatikan tata kelola dan transparansi dalam operasionalnya.
Tantangan dan Pelajaran yang Didapat
Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas fintech, terutama dalam hal penyaluran dana kredit. Tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi para pengusaha dan pengelola fintech untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.***
