SOROTJATIM.COM – Sebuah eksaminasi yang dilakukan oleh Klaster Riset Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menyoroti adanya ketidakadilan dalam proses persidangan terhadap Muhamad Kerry Adrianto Riza, tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Eksaminasi ini melibatkan 9 pakar hukum dari UI dan 1 pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menilai bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini tidak memenuhi prinsip keadilan.
Eksaminasi difokuskan pada beberapa aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum perusahaan, dan hukum keuangan publik. Para ahli mengungkapkan bahwa ada perbedaan pendapat antara hakim dalam sidang tersebut, yang dinilai sebagai hal yang jarang terjadi dan patut dipertanyakan.
Permasalahan Utama dalam Putusan Pengadilan
Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah sempitnya waktu yang diberikan kepada terdakwa untuk menyiapkan pembelaan. Hal ini dianggap melanggar prinsip hukum acara pidana serta konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR). Selain itu, eksaminator juga mengkritik inkonsistensi majelis hakim dalam menyikapi keterangan saksi, termasuk penolakan kesaksian mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya yang mencabut pernyataannya.
Selain itu, para ahli menyoroti nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2,9 triliun dalam perkara ini. Menurut Febby Mutiara Nelson, Ketua Tim Eksaminator, metode total loss dalam audit BPK disebut salah total. Ia menegaskan bahwa uang pengganti hanya dibebankan sebesar keuntungan nyata yang dinikmati oleh terdakwa, bukan seluruh kerugian negara.
Rekomendasi dari Klaster Riset Hukum Acara FH UI
Berdasarkan hasil eksaminasi, Klaster Riset Hukum Acara FH UI merekomendasikan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam membedakan ranah pidana, perdata, dan administratif. Mereka juga menyarankan Mahkamah Agung (MA) menyusun pedoman yurisprudensi yang lebih tegas mengenai unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.
Bagi pembentuk undang-undang, rekomendasi ini menekankan perlunya pengaturan yang jelas mengenai batas antara business judgment rule dan tindak pidana korupsi, serta perumusan standar piercing the corporate veil secara eksplisit dalam konteks hukum pidana. Selain itu, putusan pengadilan diminta dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak ambigu untuk mencerminkan kualitas penalaran hukum yang optimal.
Dampak bagi Masyarakat dan Akademisi
Klaster Riset Hukum Acara FH UI juga menekankan pentingnya pengembangan kajian akademik lanjutan yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan hukum perusahaan, khususnya terkait fenomena criminalization business decisions. Penilaian kritis berbasis akademis dinilai perlu untuk menjaga kualitas penegakan hukum dalam koridor yang benar.
Para ahli menilai bahwa eksaminasi ini merupakan bagian dari upaya pengembangan wacana akademik terkait penanganan perkara korupsi di Indonesia. Eksaminasi juga menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.
Eksaminasi yang dilakukan oleh Klaster Riset Hukum Acara FH UI menunjukkan bahwa proses persidangan dalam kasus korupsi PT Pertamina masih memiliki banyak kelemahan. Dari segi hukum acara, konsistensi putusan, hingga penilaian kerugian negara, semua aspek ini perlu ditinjau ulang agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi hak-hak pihak yang berperkara.