SOROTJATIM.COM – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencatat angka yang mengesankan, yaitu sebesar 5,61 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 14 triwulan terakhir dan menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, di balik angka yang positif tersebut, dunia usaha justru menghadapi tantangan berat yang memengaruhi aktivitas bisnis secara keseluruhan.
Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh beberapa faktor utama, seperti konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 5,52 persen secara tahunan, serta akselerasi belanja pemerintah yang mencapai 21,81 persen. Kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk diskon tarif transportasi selama libur Lebaran, juga turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mobilitas masyarakat yang tinggi selama bulan Ramadhan dan Lebaran memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi.
Meski demikian, kondisi sektor riil tidak sepenuhnya cerah. Kontraksi sektoral terjadi di beberapa bidang, termasuk sektor manufaktur yang mengalami penurunan sebesar 1,01 persen secara triwulanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya terwujud dalam peningkatan aktivitas bisnis nyata.
Tekanan Biaya yang Membuat Dunia Usaha Kewalahan
Selain kontraksi sektoral, dunia usaha juga menghadapi tekanan biaya yang semakin meningkat. Harga bahan baku impor, logistik, BBM nonsubsidi, hingga tiket pesawat terus mengalami kenaikan. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memberikan dampak negatif terhadap arus kas perusahaan. Rupiah yang sempat berada di kisaran Rp 16.800 pada awal tahun 2026, kini telah melemah hingga lebih dari Rp 17.400 per dolar AS.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa dunia usaha menghadapi situasi yang disebut sebagai asymmetric impact of growth. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, manfaatnya belum terdistribusi secara merata. Sementara itu, tekanan biaya terus meningkat, membuat perusahaan kesulitan untuk menjaga kelangsungan operasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menambahkan bahwa pelaku usaha menghadapi tekanan yang berlapis-lapis. Kenaikan biaya produksi dan pelemahan rupiah sangat mengganggu arus kas perusahaan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus juga harus diimbangi dengan langkah-langkah yang efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Kesenjangan Antara Sektor Keuangan dan Sektor Riil
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyoroti adanya kesenjangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Meskipun kinerja perbankan terlihat kuat, dengan margin bunga dan pendapatan bunga bersih yang stabil, penyaluran kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah masih terbatas. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang terlihat tinggi di atas kertas, tetapi tidak diikuti oleh ekspansi dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja yang optimal.
Rahma juga menyoroti indikator PMI Manufaktur yang menunjukkan penurunan tajam. Pada Maret 2026, PMI turun ke level 50,1, mendekati zona kontraksi. Bahkan, pada April, PMI turun lagi ke level 49,1, yang menandakan perlambatan aktivitas industri.
Dampak Pertumbuhan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat tertinggal. Peningkatan produksi barang dan jasa tidak langsung diikuti oleh peningkatan pendapatan atau penurunan pengangguran dalam waktu singkat. Stabilitas makro yang tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kondisi riil rumah tangga, terutama di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dalam konteks ini, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat tinggi, dunia usaha masih menghadapi tantangan yang kompleks. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan strategis, yang tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi sektor swasta secara aktif.***
