SOROTJATIM.COM – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam konteks ini, BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara menekankan bahwa status kepesertaan harus selalu aktif agar peserta dapat memperoleh jaminan layanan kesehatan secara optimal.
Prinsip Gotong Royong dalam Program JKN
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa prinsip gotong royong menjadi dasar dari program ini. Setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Salah satu kewajiban utama adalah membayar iuran secara rutin. Tanpa pembayaran yang teratur, peserta tidak akan mendapatkan akses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hak dan kewajiban peserta harus berjalan seimbang sesuai prinsip gotong royong,” ujar Rizzky. Ia menambahkan bahwa status kepesertaan bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri akan otomatis menjadi tidak aktif jika memiliki tunggakan.
Denda Pelayanan untuk Peserta yang Tunggak Iuran
Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengatur denda pelayanan bagi peserta yang baru mengaktifkan kembali status kepesertaannya. Denda ini dihitung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dengan besaran 5 persen dari perkiraan biaya kesehatan dikalikan jumlah bulan tertunggak. Batas maksimal perhitungan tunggakan ditetapkan selama 12 bulan.
Namun, nominal denda yang muncul umumnya jauh lebih rendah dari batas maksimal tersebut. “Denda pelayanan hanya berlaku apabila peserta menjalani rawat inap dalam waktu kurang dari 45 hari sejak status kepesertaan JKN kembali aktif,” tambah Rizzky. Jika perawatan dilakukan setelah masa tersebut, peserta tidak akan dikenakan denda.
Kemudahan Akses Pembayaran Iuran
Untuk memastikan peserta tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, BPJS Kesehatan telah menyediakan berbagai kanal pembayaran iuran. Saat ini, terdapat hampir 1 juta titik pembayaran yang mencakup layanan perbankan, jaringan minimarket, hingga dompet digital. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses peserta dalam menjaga status kepesertaan yang aktif.
Rizzky berharap dengan kemudahan akses pembayaran, tidak ada lagi alasan bagi peserta untuk menunggak iuran. “Rutin membayar iuran tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara dalam mendukung Program JKN yang berkelanjutan,” katanya.
Manfaat Kepesertaan Aktif
Menjaga status kepesertaan yang aktif memiliki manfaat besar bagi peserta. Pertama, peserta dapat memperoleh jaminan layanan kesehatan secara optimal. Kedua, peserta terhindar dari denda pelayanan saat mendadak membutuhkan perawatan inap. Ketiga, kepesertaan yang aktif memastikan perlindungan senantiasa tersedia di fasilitas kesehatan.
Dengan demikian, program JKN bukan hanya sekadar jaminan kesehatan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan dan adil.
Program JKN menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah dalam memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, penting bagi setiap peserta untuk menjaga kepesertaan yang aktif. Dengan demikian, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga memastikan diri sendiri dan keluarga mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal.
