SOROTJATIM.COM – Pengangkatan Avi sebagai kepala organisasi perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menjadi perhatian publik. Meskipun jabatannya baru berjalan selama seminggu, isu ini memicu pro dan kontra dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa etika politik dan tata kelola pemerintahan yang baik masih menjadi tantangan serius.
Dalam konteks good governance, pengangkatan pejabat harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Ketika hubungan kekerabatan antara pejabat dengan pemimpin daerah terlibat dalam proses pengangkatan, maka muncul pertanyaan apakah proses tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun tidak selalu melanggar hukum, nepotisme tetap menjadi isu etis yang penting untuk diperhatikan.
Ketika ada indikasi keterlibatan kerabat atau keluarga dalam pengangkatan jabatan, maka potensi konflik kepentingan pun muncul. Konflik ini bisa mengganggu objektivitas pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan konflik kepentingan seperti deklarasi terbuka dan pengawasan independen sangat penting untuk dijalankan.
Peran Pemimpin dalam Membentuk Budaya Birokrasi
Sebagai pemegang otoritas, bupati memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Jika pemimpin tidak menjunjung integritas, maka budaya birokrasi akan ikut terpengaruh. Perilaku organisasi cenderung mengikuti arah pimpinannya. Oleh karena itu, integritas di tingkat pimpinan menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap pemerintahan.
Pengangkatan Avi menunjukkan bahwa ada kebijakan yang tidak sepenuhnya menjalankan prinsip good governance. Meski bupati menyatakan bahwa prosedur pengangkatan dilakukan secara transparan, desas-desus tentang keterlibatan keluarga sudah muncul sejak masa periode kepemimpinan pertama. Ini menunjukkan bahwa sistem seleksi dan pengangkatan jabatan belum sepenuhnya stabil.
Dinasti Politik dan Kebiasaan yang Mengancam Integritas
Praktik dinasti politik, di mana anggota keluarga menempati posisi strategis, bukanlah hal baru di Indonesia. Contohnya adalah Adlin Tambunan yang dilantik sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai pada 2021, bersamaan dengan ayahnya menjabat sebagai Bupati Deli Serdang. Di Provinsi Banten juga pernah terjadi hal serupa saat Ratu Atut Chosiah menjabat.
Ukuran integritas seorang pemimpin bisa diukur dari kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ketika pemimpin tidak mencerminkan hal tersebut, maka standar moral birokrasi akan melemah. Sebaliknya, konsistensi integritas akan menjadi benteng utama untuk mencegah praktik yang menyimpang.
Membangun Sistem yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Untuk mencegah terulangnya kasus seperti ini, sistem seleksi dan pengangkatan jabatan harus lebih ketat. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan juga penting. Publik harus diberi akses untuk mengetahui proses pengambilan keputusan dan dapat memberikan masukan.
Selain itu, pelibatan lembaga independen dalam pengawasan juga diperlukan agar tidak terjadi bias atau manipulasi. Dengan sistem yang lebih jelas dan transparan, masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintahan dan proses pengambilan keputusan.
Pengangkatan Avi menjadi contoh penting tentang pentingnya etika dalam pemerintahan. Dari situasi ini, pemerintah daerah harus belajar untuk memperkuat sistem seleksi berbasis kompetensi dan integritas. Etika tata kelola tidak hanya sekadar norma formal, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat dipertahankan dan meningkat.***
